Pemberitahuan Aksi Wajib Membuat Surat Pernyataan, PB HM IKLAB RAYA: Itu Mencederai Demokrasi dan Konstitusi

Avid

- Redaksi

Rabu, 20 Desember 2023 - 11:23 WIB

40123 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan

Aturan dan tata tertib dalam aksi unjuk rasa diatur dalam undang-undang no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.Ketua PB HM Iklab Raya,Irham Sadani Rambe mengatakan bahwa Polres Labuhanbatu memiliki aturan tertentu ketika menyampaikan surat pemberitahuan aksi.

Menurutnya, aturan yang diberlakukan Polres Labuhanbatu tersebut mencederai demokrasi dan konstitusi.”Dengan adanya surat pernyataan, artinya itu sudah mencederai demokrasi dan mencederai konstitusi terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” ucap Irham,Selasa(19/12/23).

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Irham juga menyesalkan syarat ketentuan tersebut, sebab berisi larangan – larangan yang menurutnya membatasi ruang dalam menyampaikan aspirasi.”Tidak ada dalam menyampaikan surat pemberitahuan aksi membuat surat pernyataan, apalagi dalam surat pernyataan itu ada semacam larangan yang membatasi mahasiswa ataupun masyarakat bergerak menyampaikan aspirasi dan pendapat,” sesalnya.

Baca Juga :  Perkara Koneksitas, Pidmil Kejati Sumut Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Eradikasi Lahan PT PSU, Kerugian Negara Rp 50, 4 M

Dia juga mengatakan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan undang-undang No.9 tahun 1998 yang memuat syarat ketentuan dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.”Aturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang mengatur dan Polres Labuhanbatu tidak dibenarkan memaksa membuat surat pernyataan ketika melayangkan surat pemberitahuan aksi,” ucapnya.

Baca Juga :  Kajati Sumut Lantik Wakajati, Asisten, Kajari dan Koordinator, Segera Identifikasi Jika Ada Masalah Jelang Pemilu 2024

Irham menyampaikan keberatannya terkait hal tersebut dan berharap agar Kompolnas RI mengevaluasi syarat ketentuan pelaksanaan aksi unjuk rasa yang diberlakukan di Polres Labuhanbatu.

“Saya pribadi selaku aktivis keberatan dengan hal tersebut, dan saya juga berharap agar Kompolnas mengevaluasi peraturan-peraturan tersebut yang berlaku di Polres Labuhanbatu,” harap Irham.

Sebelumnya, PB HM IKLAB RAYA melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa terkait dugaan penyelewengan anggaran pembangunan pasar rakyat Sioldengan dan Aek Nabara yang menggunakan dana APBN.(AVID)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Tinggal 196 Hari, Pj Gubernur Sumut: Persiapan PON 2024 Tancap Gas
Sedulur Jokowi Medan gelar Pengobatan Gratis
Polri Bongkar Sindikat Love Scamming Internasional Raup Rp 50 Miliar Per Bulan
Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar Terima Sambangan Koramil 14/Raya Kodim 0207/Simalungun
Mama Biring : “Kepala Rudenim Medan Kanwil Kemenkumham Sumut Sarsaralos Sivakkar Adalah Sosok Pemimpin Menginspirasi”
Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan Iptu Japri Simamora SH Raih S2
Jamaah Masjid Al Ikhlas Doakan Agung Satria Sitepu SH Terpilih Kembali Di DPRD Sumut
Sang Pejuang Dhuafa Sempatka diri Melayat. ke Pemakaman Mantan Ketua PWI dan KSJ serta Wartawan Senior Kab .Batu bara

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 19:38 WIB

Polisi Buru Truck Yang Kabur Saat Menabrak Truck Hingga Menimpa Dua Sepeda Motor

Rabu, 25 Oktober 2023 - 01:27 WIB

Tukang Tulis Togel Nenggo 999 Bertebaran di Kota Medan dan Deli Serdang, Satu Pun Belum Pernah Ditangkap, Warga Minta Polisi Tangkap Bos Besarnya !

Minggu, 15 Oktober 2023 - 14:54 WIB

Lapor Kapoldasu!!, Puluhan Mesin Judi Berserakan di Wilkum Pancur Batu

Senin, 9 Oktober 2023 - 15:52 WIB

MA Tolak Kasasi PTPN2 soal Klaim HGU di Jalan Pasar Deli

Kamis, 28 September 2023 - 16:53 WIB

Lagi Lagi Jembatan Desa Namorih “Jebol”, Mabes Polri Turun Diminta Turun “Gunung” Menutup Tambang Galian C Ilegal di Desa Namorih dan Kecamatan Kutalimbaru Yang Mengunakan Minyak Solar Subsidi Pemerintah

Berita Terbaru